16
APR
2015

Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia

Pada dasarnya setiap satuan pendidikan memiliki sistem untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia memiliki empat tahapan pokok, yaitu: (1) Input; (2)Proses; (3)Output; dan (4)Outcomes.

Input Perguruan Tinggi (PT) adalah lulusan SMA, MA, dan SMK sederajat yang mendaftarkan diri untuk berpartisipasi mendapatkan pengalaman belajar dalam proses pembelajaran yang telah ditawarkan. Input yang baik memiliki beberapa indikator, antara lain nilai kelulusan yang baik, namun yang lebih penting adalah adanya sikap dan motivasi belajar yang memadai. Kualitas input sangat tergantung pada pengalaman belajar dan capaian pembelajaran calon mahasiswa.

Setelah mendaftarkan diri dan resmi menjadi mahasiswa, tahapan selanjutnya adalah menjalani proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang baik memiliki unsur yang baik dalam beberapa hal, yaitu:

  • capaian pembelajaran (learning outcomes) yang jelas;
  • Organisasi PT yang sehat;
  • Pengelolaan PT yang transparan dan akuntabel;
  • Ketersediaan rancangan pembelajaran PT dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasarkerja;
  • Kemampuan dan ketrampilan SDM akademik dan nonakademik yang handal dan profesional;
  • Ketersediaan sarana rasarana dan fasilitas belajar yang

Dengan memiliki keenam unsur tersebut, PT akan dapat mengembangkan iklim akademik yang sehat, serta mengarah pada ketercapaian masyarakat akademik yang profesional. Pada perkembangannya, ketercapaian iklim dan masyarakat akademik tersebut dijamin secara internal oleh PT masing-masing. Namun, proses penjaminan kualitas secara internal tersebut hanya dilakukan oleh sebagian kecil PT saja. Oleh karenanya, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mensyaratkan bahwa PT harus melakukan proses penjaminan mutu secara konsisten dan benar agar dapat menghasilkan lulusan yang baik.

Setelah melalui proses pembelajaran yang baik, diharapkan akan dihasilkan lulusan PT yang berkualitas. Beberapa indikator yang sering digunakan untuk menilai keberhasilan lulusan PT adalah (1) IPK; (2) Lama Studi dan (3) Predikat kelulusan yang disandang. Namun proses ini tidak hanya berhenti disini. Untuk dapat mencapai keberhasilan, perguruan tinggi perlu menjamin agar lulusannya dapat terserap di pasar kerja. Keberhasilan PT untuk dapat mengantarkan lulusannya agar diserap dan diakui oleh pasarkerja dan masyarakat inilah yang akan juga membawa nama dan kepercayaanPT di mata calon pendaftar yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas pendaftar (input). Siklus ini harus dievaluasi dan diperbaiki atau dikembangkan secara berkelanjutan (Gambar 1-1).

Gambar 1-1: Alur Sistem Pendidikan Tinggi

Alur Sistem Pendidikan Tinggi

Alur Sistem Pendidikan Tinggi

1.2 Landasan Pemikiran Kurikulum Pendidikan Tinggi

Sebelum tahun 2000 proses penyusunan kurikulum disusun berdasarkan tradisi 5 tahunan (jenjang S1) atau 3 tahunan (jenjang D3) yang selalu menandai berakhirnya tugas satu perangkat kurikulum. Selain itu, disebabkan pula oleh rencana strategis PT yang memuat visi dan misi PT juga telah berubah. Sebagian besar alasan perubahan kurikulum berasal dari permasalahan internal PT sendiri. Hal ini bukan suatu kesalahan. Namun pada situasi global seperti saat ini, dimana percepatan perubahan terjadi di segala sektor, maka akan sulit bagi masyarakat untuk menahan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pada masa sebelum tahun 1999 (pre-milleniumera) perubahan IPTEKS yang terjadi mungkin tidak sedahsyat pasca-millennium. Jika dipahami dengan lebih dalam berdasarkan sistem pendidikan yang telah dijelaskan di atas, maka jika terjadi perubahan pada tuntutan dunia kerja sudah sewajarnyalah proses di dalam PT perlu untuk beradaptasi. Alasan inilah yang seharusnya dikembangkan untuk melakukan perubahan kurikulum PT di Indonesia.

Setelah diratifikasinya beberapa perjanjian dan komitmen global (AFTA, WTO, GATTS) oleh pemerintah Negara RI, maka dunia semakin mencair dalam berhubungan dan berinteraksi. Berbagai macam parameter kualitas akan dipasang untuk menstandarkan mutu dan kualitas lulusan di berbagai belahan bumi. Berbagai kesepakatan dan kesepahaman antar Negara-negara di ASEAN mulai ditetapkan.

Roadmap atau peta pengembangan mobilitas bebas tenaga kerja professional antar Negara di ASEAN telah dibentangkan. Perkembangan roadmap tersebut dimulai semenjak tahun 2008 dengan melakukan harmonisasi berbagai peraturan dan sistem untuk memperkuat institusi pengembang SDM. Kemudian pada tahun 2010 mulailah disepakati Mutual Recognition Agreement (MRA) untuk berbagai pekerjaan dan profesi.

Beberapa bidang profesi yang telah memiliki MRA hingga tahun ini adalah:

  • engineers;
  • architect;
  • accountant;
  • land surveyors;
  • medical doctor;
  • dentist;
  • nurses, dan
  • labor in tourism.

 Atas dasar prinsip kesetaraan mutu serta kesepahaman tentang kualifikasi dari berbagai bidang pekerjaan dan profesi di era global, maka diperlukanlah sebuah parameter kualifikasi secara internasional dari lulusan pendidikan di Indonesia.

Selain alasan tuntutan paradigma baru pendidikan global di atas, secara internal, kualitas pendidikan di Indonesia sendiri, terutama pendidikan tinggi memiliki disparitas yang sangat tinggi. Antara lulusan S1 program studi satu dengan yang lain tidak memiliki kesetaraan kualifikasi, bahkan pada lulusan dari program studi yang sama. Selain itu, tidak juga dapat dibedakan antara lulusan pendidikan jenis akademik, dengan vokasi dan profesi. Carut marut kualifikasi pendidikan ini membuat akuntabilitas akademik lembaga pendidikan tinggi semakin turun. Di bawah ini terdapat ilustrasi gambar yang dapat memberikan analogi terhadap rendahnya akuntabilitas akademik pendidikan tinggi di Indonesia.

Kondisi saat ini Jenis dan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia

Kondisi saat ini Jenis dan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia

 

Pada tahun 2012, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dorongan sekaligus dukungan untuk mengembangkan sebuah ukuran kualifikasi lulusan pendidikan Indonesia dalam bentuk sebuah kerangka kualifikasi, yang kemudian dikenal dengan nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 pada pasal 1 menyatakan bahwa:

“Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifiasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintergrasian antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector.”

KKN juga disusun sebagai respon dari ratifikasi yang dilakukan Indonesia pada tanggal 16 Desember 1983 dan diperbaharui tanggal 30 Januari 2008 terhadap konvensi UNESCO tentang pengakuan pendidikan diploma dan pendidi-kan tinggi (The International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and the Pasific).

Dalam hal ini dengan adanya KKNI maka negara-negara lain dapat menggunakannya sebagai panduan untuk melakukan penilaian kesetaraan capaian pembelajaran serta kualifikasi tenaga kerja baik yang akan belajar atau bekerja di Indonesia maupun sebaliknya apabila akan menerima pelajar atau tenaga kerja dari Indonesia. Sebagai rangkuman bagian ini, dapat disimpulkan perjalanan perubahan kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia.

Tahun 1994 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, dimana kurikulum yang mengutamakan ketercapaian penguasaan IPTEKS, oleh karenanya disebut sebagai Kurikulum Berbasis Isi.

Pada model kurikulum ini, ditetapkan mata kuliah wajib nasional pada program studi yang ada. Kemudian pada tahun 2000, atas amanah UNESCO melalui konsep the four pillars of education, yaitu learning to know, learning to do, learning to be dan learning to live together (Dellors, 1998), Indonesia merekonstruksi konsep kurikulumnya dari berbasis isi ke Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

Kurikulum era tahun 2000 dan 2002 ini mengutamakan pencapaian kompetensi, sebagai wujud usaha untuk mendekatkan pendidikan pada kondisi pasar kerja dan industri. Pada Kurikulum Berbasis Kompetensi terdiri atas kurikulum inti dan institusional. Di dalam mengimplementasikan KBK, ditetapkanlah kompetensi utama oleh kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan. Sedangkan kompetensi pendukung dan lain, yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Dengan dorongan perkembangan global yang saat ini dituntut adanya pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah disetarakan secara internasional, dan dikembangkannya KKNI, maka kurikulum semenjak tahun 2012 mengalami sedikit pergeseran dengan memberikan ukuran penyetaraan capaian pembelajarannya. Kurikulum ini masih mendasarkan pada pencapaian kemampuan yang telah disetarakan untuk menjaga mutu lulusannya. Kurikulum ini dikenal dengan nama Kurikulum Pendidikan Tinggi.

Pada Gambar 1-3 di bawah ini menggambarkan perbandingan Kurikulum Pendidikan Tinggi dari waktu ke waktu di Indonesia.

Perubahan Konsep Kurikulum Pendidikan Tinggi di Indonesia

Perubahan Konsep Kurikulum Pendidikan Tinggi di Indonesia

1.3 Peran Kurikulum di dalam Sistem Pendidikan Tinggi

Kurikulum memiliki makna yang beragam baik antar negara maupun antar institusi penyelenggara pendidikan. Hal ini disebabkan adanya interpretasi yang berbeda terhadap kurikulum, yaitu dapat dipandang sebagai suatu rencana (plan) yang dibuat oleh seseorang atau sebagai suatu kejadian atau pengaruh aktual dari suatu rangkaian peristiwa (Johnson,1974). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Jika dikaitkan dengan sistem pendidikan tinggi yang telah diuraikan sebelumnya, maka kurikulum dapat berperan sebagai:

  • Sumber kebijakan manajemen pendidikan tinggi untuk menentukan arah penyelenggaraan pendidikannya;
  • Filosofi yang akan mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik;
  • Patron atau pola pembelajaran, yang mencerminkan bahan kajian, cara penyampaian dan penilaian pembelajaran;
  • Atmosfer atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial PT dalam mencapai tujuan pembelaja-rannya;
  • Rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu; serta
  • ukuran keberhasilan PT dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari penjelasan ini, nampak bahwa kurikulum tidak hanya berarti sebagai suatu dokumen saja, namun merupakan suatu rangkaian proses yang sangat krusial dalam pendidikan.

Misi pendidikan tinggi abad ke-21 dari UNESCO[1] (1998) telah dirumuskan oleh The International Commissionon on Education for theTwenty-first Century diketuai oleh Jacques Delors (UNESCO, 1998)[2] dapat dijadikan rujukan pengembangan kurikulum, yang isinya antara lain diuraikan di bawah ini.

1. Harapan peran pendidikan tinggi ke depan:
a. Jangkauan dari komunitas lokal ke masyarakat global.

Hal ini berdasarkan kenyataan adanya saling ketergantungan secara global untuk merespon perubahan-perubahan yang terjadi akibat kesenjangan antar negara miskin dan kaya. Pembangunan pesat yang kurang terkendali dipandang sebagai permasalahan dan ancaman global untuk dicarikan solusinya secara bersama. Dibutuhkan saling pengertian, solidaritas, serta tanggungjawab tinggi dalam perbedaan budaya dan agama untuk dapat hidup dalam masyarakat global secara harmonis. Akses pendidikan untuk semua orang sangat diperlukan untuk membantu memahami dunia secara utuh serta mengetahui masyarakat lainnya. Kebijakan pendidikan harus mencukupi keragamannya tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya lokal dan dirancang agar tidak menyebabkan pengucilan sosial.

b. Perubahan dari kohesi sosial ke partisipasi demokratis.

Kohesi atau keterpaduan sosial, tanpa meninggalkan nilai-nilai baik yang berkembang, harus mampu mengembangkan partisipasi individu secara demokratis. Interaksi sosial yang baik dengan penuh saling pengertian dibutuhkan dalam berkehidupan demokratis di masyarakat dan dunia kerja. Partisipasi demokratis membutuhkan pendidikan dan praktik berkewarganegaraan yang baik.

c. Dari pertumbuhan ekonomi ke pengembangan kemanusiaan.

Pertumbuhan ekonomi diperlukan namun tidak terlepas dari pengembangan kemanusiaan. Investasi untuk menumbuhkan perekonomian harus inclusif terhadap pengembangan masyarakatnya (aspek sosial) dan lingkungan hidupnya (aspek ekologi).

2. Asas pengembangan pendidikan:
a.

Empat pilar pendidikan UNESCO (learning to know, Learning to do, learning to be dan learning to live together).

1.     Learning to know. Pembelajaran mengandung makna diantaranya untuk belajar dan menemukan, untuk memahami lingkungan seseorang, untuk berfikir scara rasional dan kritis, untuk mencari pengetahuan dengan metode ilmiah, dan untuk mengembangkan kebebasan dalam mengambil suatu keputusan.

2.     Learning to do. Pembelajaran diantaranya adalah untuk mengembangkan practical know-how ke kompetensi, mempraktikan apa yang sudah dipelajari, mengembangkan kemampuan untuk mentransformasi pengetahuan ke dalam inovasi-inovasi dan penciptaan lapangan pekerjaan; Pembelajaran tidak lagi terbatas untuk pekerjaan tetapi merupakan respon dari partisipasi dalam perkembangan sosial yang dinamis; Pembelajaran adalah untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, bekerja dengan lainnya serta untuk mengelola dan mencari pemecahan konflik; Pembelajaran adalah untuk mengembangkan kemampuan yang merupakan campuran dari higher skill, perilaku sosial, kerja tim dan inisiatif / kesiapan untuk mengambil risiko.

3.     Learning to be. Pembelajaran diantaranya adalah untuk mengembangkan pikiran dan fisik, intelegensia, sensitivitas, tanggungjawab dan nilai-nilai spiritual; mengembangkan mutu imajinasi dan kreativitas, pengayaan personalitas; Mengembangkan potensi diri untuk membuka kemampuan yang tersembunyi pada diri manusia, dan dalam waktu bersamaan terjadi konstruksi interaksi sosial.

4.     Learning to live together. Pembelajaran mengandung makna diantaranya untuk menghormati keragaman, memahami dan mengerti diri seseorang, terbuka atau receptive terhadap yang lainnya; Pembelajaran adalah untuk mengembangkan kemampuan untuk memecahkan perbedaan pendapat melalui dialog, selalu perhatian dan berbagi, bekerja dengan tujuan yang jelas dalam kehidupan bermasyarakat, dan mengelola serta memecahkan konflik.

b. Belajar sepanjang hayat (learning throughout life)

Konsep dari belajar sepanjang hayat penting sebagai kunci untuk memasuki abad ke-21 agar mampu menghadapi berbagai tantangan dari cepatnya perubahan-perubahan di dunia. Dengan belajar sepanjang hayat ini akan memperkuat pilar Learning to live together melalui pengembangan pemahaman terhadap orang lain dan sejarahnya, tradisi dan nilai-nilai spiritual. Dengan demikian akan menciptakan semangat baru dengan saling menghormati, mengakui saling ketergantungan, serta melakukan analisis bersama terhadap risiko dan tantangan di masa depan. Kondisi ini akan mendorong orang untuk melaksanakan program atau proyek bersama atau mengelola konflik dengan cara yang cerdas dan damai.

3. Arah pengembangan pendidikan:

a)    Adanya kesatuan dari pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi. Pendidikan dasar adalah sebagai ”passport” untuk kehidupan seseorang, dan pendidikan menengah adalah sebagai perantara jalan untuk menentukan kehidupan. Pada tahapan ini isi pembelajaran harus dirancang untuk menstimulasi kecintaan terhadap belajar dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pendidikan tinggi adalah untuk menyediakan peluang terhadap keinginan masyarakat untuk belajar sepanjang hayat.

b)   Peran perguruan tinggi antara lain: Sebagai lembaga ilmiah dan pusat pembelajaran dimana mahasiswa mendapatkan pembelajaran teori dan penelitian aplikatif.

 

Sebagai lembaga yang menawarkan kualifikasi pekerjaan dengan menggabungkan pengetahuan tingkat tinggi dan keterampilan yang terus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja.

Sebagai tempat untuk belajar sepanjang hayat, membuka pintu bagi orang dewasa yang ingin melanjutkan studi atau untuk beradaptasi terhadap perkembangan pengetahuan, atau untuk memenuhi keinginan belajar di semua bidang kehidupan.

Sebagai mitra dalam kerjasama internasional untuk memfasilitasi pertukaran dosen dan siswa sehingga tercipta pembelajaran yang terbaik dan tersedia secara luas bagi masyarakat.

[Sumber: Arya Sosman, Kepala Biro Akademik Universitas Islam Al-Azhar Mataram]

 

Leave a Reply

*

captcha *

*