19
MAR
2015

UU DESA (UU No. 6 Tahun 2014)

Universitas Islam Al-Azhar mengadakan Pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 3 hari, yaitu Senin – Rabu, 23 – 25 Februari 2014. Pada pembekalan hari Selasa, 24 Februari 2014, materi pembekalan dilakukan oleh Bapak Arya Sosman, SH. MH. Tentang UU Desa (UU No. 6 Tahun 2014).

Dalam paparan tersebut, Bapak Arya Sosman menguraikan keistimewaan UU Desa (UU No. 6 Tahun 2014), bahwa:

  1. Dana Milyaran Rupiah akan masuk ke Desa
  • Dengan disahkannya UU No. 6/2014, tentang Desa maka tiap Desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN ± 1 Milyar/tahun.
  • Pasal 72 ayat (1), mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d. Disebutkan: “alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota”.
  • Selanjutnya dalam ayat (4) pasal yang sama disebutkan “ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi DAK”.
  • Jumlah 10 % dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD Daerah setelah dikurangi DAK harus diberikan ke Desa. “10% bukan diambil dari dana transfer daerah,”. Artinya, dana sekitar Rp.104,6 triliun ini dibagi sekitar 72.000 desa. Sehingga total Rp.1,4 miliar per-tahun per desa.
  • Tetapi akan disesuaikan geografis, jumlah penduduk, jumlah kemiskinan
  • Dana itu, diajukan desa melalui Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  • BPD merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
  • BPD bersidang minimal setahun sekali.
  1. Penghasilan Kepala Desa
  • Selain Dana Milyaran Rupiah, keistimewaan berikutnya adalah menyangkut penghasilan tetap Kepala Desa.
  • Menurut Pasal 66 Kepala Desa atau yang disebut lain (Nagari) memperoleh gaji dan penghasilan tetap setiap bulan.
  • Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh kabupaten/kota ditetapkan oleh APBD.
  • Selain penghasilan tetap yang dimaksud, Kepala Desa dan Perangkat Desa juga memperoleh jaminan kesehatan dan penerimaan lainya yang sah.
  1. Kewenangan Kepala Desa
  • Terdapat pembagian kewenangan tambahan dari pemerintah daerah yang merupakan kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu adanya peluang desa untuk mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan desa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Desa.
  • Jika selama ini, Kepala desa menjadi pesuruh camat, bupati. Tapi hari ini jadi raja dan penentu sendiri, jadi Kepala Desa yang berkuasa penuh mengatur dan membangun desanya.
  1. Masa Jabatan Kepala Desa bertambah
  • Dengan UU Desa yang baru masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut (pasal 39).
  • Demikian juga dengan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa, mereka bisa menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut turut maupun tidak berturut-turut.
  • Hal Ini berbeda dengan UU Pemda No 32 Tahun 2004 dimana Kepala Desa dan BPD hanya bisa menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
  1. Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Menurut pasal 55 UU Desa yang baru, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

  • Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  • Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
  • Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
  • Disini ada penambahan fungsi BPD yaitu pada huruf c yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
  • Hal ini berbeda dengan UU 32 Tahun 2004,dimana dalam pasal 209 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

(Sumber: Arya Sosman, SH. MH., aryasosman@gmail.com, aryasosman@unizar.ac.id)

 

KKN Pembekalan - UU Desa

KKN Pembekalan – UU Desa

 

Pembekalan KKN - UU Desa

Pembekalan KKN – UU Desa

 

Pembekalan KKN - UU Desa

Pembekalan KKN – UU Desa

 

 

Leave a Reply

*

captcha *

*