UNIZAR NEWS, Mataram — Aula Abdurrahim Universitas Islam Al-Azhar (UNIZAR) menjadi ruang penting bagi upaya penguatan peliputan isu kekerasan terhadap perempuan di Nusa Tenggara Barat. Pada Selasa (9/12/25), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berkolaborasi dengan UNIZAR dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) NTB menyelenggarakan Pelatihan Peliputan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di NTB dengan mengangkat tema “Kita Punya Andil Mendorong Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan.” Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) yang berlangsung setiap tahun pada 25 November hingga 10 Desember.
Kampus UNIZAR yang letaknya di tengah masyarakat Turida menjadikannya bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial warga sekitar. Hal ini semakin menguatkan peran kampus sebagai ruang edukasi, perlindungan, serta pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam isu-isu penting seperti kekerasan terhadap perempuan.
Pelatihan ini dihadiri oleh berbagai peserta dari media nasional dan lokal, pers mahasiswa, serta akademisi Fakultas Hukum UNIZAR. Dari UNIZAR, hadir Rektor Dr. Ir. Muh. Ansyar, MP beserta jajaran, sementara Komnas Perempuan diwakili oleh Daden Sukendar, M.Ag, Ketua Partisipasi Masyarakat Subkomisi Pencegahan dan Pengelolaan Pengetahuan, bersama tim.
Dalam sambutannya, Rektor UNIZAR Dr. Ir. Muh. Ansyar, MP menyampaikan apresiasi atas dipilihnya UNIZAR sebagai tuan rumah kegiatan yang memfokuskan pada isu strategis ini.
“Kegiatan ini dilaksanakan oleh Komnas Perempuan dan bertempat di Kampus Universitas Islam Al-Azhar. Kami menyampaikan selamat datang kepada Komnas Perempuan serta seluruh tamu undangan. Semoga kehadiran Bapak/Ibu tidak kecewa dengan pelayanan dan suasana kampus kami,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa peliputan kasus kekerasan terhadap perempuan membutuhkan kehati-hatian agar tidak menimbulkan dampak negatif kepada pelapor maupun korban. Banyak kasus yang sebenarnya terjadi, namun belum terungkap karena minimnya akses atau sensitivitas dalam pelaporan.
“Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang pembelajaran sehingga apa pun yang kita ungkapkan nantinya benar-benar memberikan manfaat serta perlindungan bagi para korban,” tambahnya.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rektor UNIZAR secara resmi membuka pelatihan tersebut.
Sementara itu, Daden Sukendar dalam pengantar materinya menjelaskan bahwa kampanye 16 HAKTP telah berjalan sejak 2001 dan terus menjadi agenda nasional untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap kekerasan berbasis gender.
Tahun ini, kampanye mengangkat tema “Gerak Bersama, Kita Punya Andil Kembalikan Ruang Aman.” Tema ini disusun melalui kerja bersama berbagai pihak di tingkat nasional, termasuk organisasi masyarakat sipil.
Daden mengungkapkan rasa prihatin terhadap meningkatnya kasus kekerasan di berbagai ruang, termasuk ruang yang seharusnya paling aman—seperti rumah, lingkungan pendidikan, dan fasilitas kesehatan.
“Kami terhenyak oleh berbagai kasus kekerasan yang sebenarnya sudah lama terjadi namun kembali muncul ke permukaan. Ruang aman yang seharusnya terbentuk, baik di ruang privat maupun ruang publik, tampaknya mulai tergerus,” ungkapnya.
Ia mencontohkan kasus di Yogyakarta, di mana seorang guru besar melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswanya. Padahal guru merupakan sosok yang digugu dan ditiru. Kasus di Jawa Barat juga turut disorot, ketika seorang dokter yang seharusnya memberi rasa aman justru melakukan kekerasan seksual terhadap pasien.
Menurut Daden, situasi seperti ini menuntut peran media untuk hadir dengan pemberitaan yang akurat, berperspektif korban, serta tidak memperburuk kondisi psikologis maupun sosial korban.
Melalui pelatihan ini, Komnas Perempuan, UNIZAR, dan AJI Mataram berharap peserta—khususnya jurnalis dan pers mahasiswa—dapat memahami prinsip-prinsip peliputan kasus kekerasan terhadap perempuan yang sensitif, etis, dan berpihak pada korban. Pelatihan juga menjadi bagian dari gerak nasional untuk memberikan ruang aman bagi perempuan, khususnya di wilayah NTB.
Kegiatan ditutup dengan harapan bahwa semakin banyak pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, sehingga akses keadilan bagi perempuan korban dapat terus diperkuat.
